Rabu, 17 Juli 2013

Masalah Pokok Perekonomian Indonesia



MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA
Pengangguran
Meskipun banyak jenis penganguran yang muncul dalam perekonomian, namun secara umum pengangguran akan lebih abanyak memberi dampak yang kurang baik abgi kegiatan ekonomi Indonesia. Pengangguran akan menyebabkan perekonomian berada pada kondisi dibawah kapasitas penuh, suatu kapasitas yang diharapkan. Pengangguran akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar-benar produkstif menjadi semakin berat, disamping secra sosial pengangguran akan menimbulkan kecenderungan masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya.
Pengangguran dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan.
Jenis jenis pengangguran
1.         Menurut Faktor-faktor penyebabnya
1)   Pengangguran siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi akibat siklus gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya kondisi ekonomi.
2)   Pengangguran Teknologi
Pengangguran teknologi disebabkan karena tenaga manusia diganti menjadi tenaga mesin atau robot.
3)   Pengangguran Srtruktural
Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Misalnya perubahan struktur agraris menjadi industri.
4)   Pengangguran Friksional
Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi sementara waktu atau dalam jangka pendek. Contohnya seperti  menganggur sementara untuk menunggu panggilan kerja.

2.           Menurut ciri-cirinya
1)        Pengangguran Terbuka
Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini bisa terjadi ketika tenaga kerja telah berusaha semaksimal mungkin mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya.
2)      Pengangguran Terselubung
Pengangguran ini mempunyai ciri yaitu ketika jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang diperlukan (kelebihan pekerja).
3)      Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim atau kegagalan musim. pengangguran ini sering terjadi pada petani yang menganggur disaat paceklik.

4)      Setengah menganggur
Di negara-negara berkembang banyak orang yang melakukan migrasi. Namun tidak semua yang bermigrasi mendapat pekerjaan di tempat baru mereka. sebagian terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak bekerja penuh waktu.

Tingkat pengangguran di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Tahun 2006 tercatat sebagai tahun dengan jumlah pengangguran tertinggi selama periode 2006-2011 . Jumlah pengangguran terkadang mengalami kenaikan dan penurunan yang stabil atau tidak terlalu drastis.

 Dampak pengangguran
1.       Dari segi ekonomi
1)        Menimbulkan turunnya daya beli masyarakat.
2)        Menghambat investasi
Turunnya produk domestik bruto, sehingga pendapatan nasional pun akan berkurang.
2.       Dari segi sosial
1)        Timbulnya perasaan kurang percaya diri.
2)        Meningkatnya angka kriminalitas.
3)        Bertambahnya pengamen, anak jalanan dan pengemis.
4)        Tingginya jumlah angka anak putus sekolah


Inflasi
Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga
umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila
terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang
sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia
selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang
terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik
buruknya masalah eko-nomi yang dihadapi suatu negara.
Jika dilihat dari parah tidaknya atau besar kecilnya inflasi muncul, inflasi dapat dibagi dalam
1)             Inflasi ringan yang nialinya bekisar 0% s/d 10%.
2)             Inflasi sedang jika nilainya beksar 10% s/d 30%.
3)             Inflasi berat jika nilainya bekisar 30% s/d 100%
4)             Hiper inflasi jika nilainya >100%.
Jika dilihat dari sebab-sebab kemunculannya dibagi dalam :
1)             Inflsi karena naiknya permintaan
Inflasi yang terjadi kaena adanya gejala naikknya permintaan secaa umum sehingga sesuai denga hukum permintaan maka hargapun secara umum akan ccenderung naik.


2)             Inflasi karena naiknya biaya produksi
Inflasi yang terjadi jika kecendrungan naiknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi seperti naiknya upah tenaga kerja, naiknya bahan baku dan penolong dan sejenisnya. Jika ini terjadi akibatnya adalah lebih buruk dari inflasi yang disebabkan karena naiknya permintaan masyarakat.
3)             Inflasi berasal dari luar negeri
Inflasi yang terjadi di negara lain, yang biasanya merembet ke negara Indonesia. Awalnya terjadi dengan masuknya komoditi impor yang telah terkena inflasi di negara asalnya. Sehingga komoditi impor tersebut kita beli dengan harga mahal pula.
4)             Inflasi berasal dari dalam negeri
Terjadi dikarenakan peristiea-peristiwa yang terjadi di dalam negeri, seperti misalnya peredaran uang di dalam negeri yang terlalu banyak.




http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab8-masalah-pokok-perekonomian_indonesia.pdf
http://nanikekap.blogspot.com/2012/06/masalah-pokok-perekonomian-indonesia.html
http://rah-toem.blogspot.com/2012/08/contoh-makalah-penelitian-tentang.html

Kebijaksanaan Pemerintah



KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
Kebijaksanaan
Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tindakan-tindakan itulah yang kemudian dikenal dengan kebijaksanan pemerintah dibidang ekonomi.
Untuk mengetahui tentang kebijaksanaan pemerintah yang saat ini ada, dapat dilihat perkembangan dan sejarah kebijaksanaan pemerintah yang pernah dilaksanakan dalam perekonomian Indonesia, khsusnya setelah msa Orde Baru berjalan. Beberapa kebijaksanaan yang cukup menonjol sejak Orde baru berjalan diantaranya :
1.         Kebijaksanaan selama periode 1966 -1969
Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan Orde Lama, terutama dari paham komunis. Selain itu masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang sangat tinggi.

2.         Periode PELITA I
Kebijakan ini dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
Tujuan PELITA I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturan Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :
1)      Kestabilan harga bahan pokok.
2)      Peningkatan Nilai Ekspor.
3)      Kelancaran Impor & Penyebaran Barang di Dalam Negeri.

3.         Periode PELITA II
Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Kebijaksanaan Fiskal, Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri (yang hasilnya Naiknya cadanga devisa  dari $ 1,8 milyar menjadi $2,8 milyar & Naiknya tabungan pemerintah daru Rp. 255 milyar menjadi Rp. 1522 milyar).
Kebijaksanaan 15 November 1978, Menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.
Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

4.         Periode PELITA III
Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Kebijaksanaan pemerintah yg di turunkan pada masa ini adalah :
           1.       Paket januari 1982 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa.
           2.       Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang di keluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari di atas.
           3.       Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp. 625/$ menjadi Rp. 970/$.
Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
              1.         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.
              2.         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
              3.         Pemerataan pembagian pendapatan
              4.         Pemerataan kesempatan kerja
              5.         Pemerataan kesempatan berusaha
              6.         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
              7.         Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air
              8.         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.         Periode PELITA IV
Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang ada pada periode ini adalah :
           1.       Kebijaksanaan INPres No. 4 Tahun 1985.
           2.       Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM).
           3.       Paket devaluasi 1986.
           4.       Paket kebijaksanaan 25 oktober 1986.Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES).
           5.       Paket 27 Oktober 1988.
           6.       Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV).
         7.         Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES).
5.    Periode PELITA V
Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.
Kebijaksanaan moneter
Kebijaksanaan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Kebijaksanaan ini ditempuh untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif atau sebaliknya, dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat. Dalam sistem perekonomian Indonesia kebijaksanaan moneter ini dijalankan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yag disebut dengan Bank Indonesia.
Dilihat dari upaya yang ditempuh kebijaksanan moneter dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :
1.         Kebijaksanaan moneter kuntitatif
Sesuai dengan nama jenis kebijaksanaan moneter ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijakasanaan ini umumnya dijalankan dengan tiga cara yaitu :
1)        Melakukan operasi pasar terbuka
Yakni dengan memperjual-belikan surat-surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia, dengan harapan uang yang beredar akan menjadi lebih banyak atau lebih sedikit sesuai yang diperlukan dala kegiatan perekonomian Indonesia.
2)        Merubah tingkat suku bunga diskonto
Tingkat bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang berlaku dalam transaksi moneter antara Bank Indonesia dengan bank umum. Proses cara ini adalah dengan asumsi yang sama bahwa agar uang yang beredar di Indonesia tidak terlalu banyak, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga diskonto.
3)        Merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum.
2.         Kebijaksanaan moneter kulaitatif
Kebijaksanaan kualitatif adalah dengan cara menghimmbau dan mengatur pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya guna manjemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Kebijaksanaan fiskal
Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah keadaan yang lebih baik dengan cara mengatur kombinasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah, biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.
Pajak dapat dibagi dalam :
1)      Pajak Regresif
Pajak yang besar kecilnya nilai harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besar pendapatan wajib pajak.
2)      Pajak Sebanding
Pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.
3)      Pajak Progresif
Pajak yang besar kecilnya ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Pajak adalah Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial, sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam hal menekan pengeluaran, alat untuk lebih meratakan hasil distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dengan pajak progresif dapat dilakukan upaya untuk mempersempit tingkat kesenjangan antara golongan ekonomi lemah dan kuat.

Kebijaksanaan fiskal dan moneter di sektor luar negeri
1.       Kebijaksanaan menekan pengeluaran
Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara-cara yang ditempuh adalah:
1)        Menaikkan pajak pendapatan.
2)        Mengurangi pengeluaran pemerintah.
Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut, kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu, perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut.

2.       Kebijaksanaan memindah pengeluaran
Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.

Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.
Secara paksa dapat ditempuh dengan cara :
1)        Mengenakan  tarif atau quota.
2)        Mengawasi pemakaian valuta asing.
Sedangkan kebijaksanaan memindah pengeluaran yang dilakukan dengan  rangsangan ditempuh dengan cara :
1)        Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor.
2)        Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri.
3)        Melakukan Devaluasi Devaluasi adalah Suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf
rif3rahmadi.wordpress.com/2013/03/31/kebijaksanaan-pemerintah/
http://dinafadhillahs.blogspot.com/2013/04/kebijakan-pemerintah.html