Kebijaksanaan Pemerintah

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

Kebijaksanaan

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tindakan-tindakan itulah yang kemudian dikenal dengan kebijaksanan pemerintah dibidang ekonomi.

Untuk mengetahui tentang kebijaksanaan pemerintah yang saat ini ada, dapat dilihat perkembangan dan sejarah kebijaksanaan pemerintah yang pernah dilaksanakan dalam perekonomian Indonesia, khsusnya setelah msa Orde Baru berjalan. Beberapa kebijaksanaan yang cukup menonjol sejak Orde baru berjalan diantaranya :

1.         Kebijaksanaan selama periode 1966 -1969

Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan Orde Lama, terutama dari paham komunis. Selain itu masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang sangat tinggi.

2.         Periode PELITA I

Kebijakan ini dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan PELITA I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturan Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

1)      Kestabilan harga bahan pokok.

2)      Peningkatan Nilai Ekspor.

3)      Kelancaran Impor & Penyebaran Barang di Dalam Negeri.

3.         Periode PELITA II

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Kebijaksanaan Fiskal, Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri (yang hasilnya Naiknya cadanga devisa  dari $ 1,8 milyar menjadi $2,8 milyar & Naiknya tabungan pemerintah daru Rp. 255 milyar menjadi Rp. 1522 milyar).

Kebijaksanaan 15 November 1978, Menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

4.         Periode PELITA III

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Kebijaksanaan pemerintah yg di turunkan pada masa ini adalah :

           1.       Paket januari 1982 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa.

           2.       Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang di keluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari di atas.

           3.       Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp. 625/$ menjadi Rp. 970/$.

Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

              1.         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

              2.         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

              3.         Pemerataan pembagian pendapatan

              4.         Pemerataan kesempatan kerja

              5.         Pemerataan kesempatan berusaha

              6.         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

              7.         Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

              8.         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.         Periode PELITA IV

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang ada pada periode ini adalah :

           1.       Kebijaksanaan INPres No. 4 Tahun 1985.

           2.       Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM).

           3.       Paket devaluasi 1986.

           4.       Paket kebijaksanaan 25 oktober 1986.Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES).

           5.       Paket 27 Oktober 1988.

           6.       Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV).

         7.         Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES).

5.    Periode PELITA V

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

Kebijaksanaan moneter

Kebijaksanaan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Kebijaksanaan ini ditempuh untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif atau sebaliknya, dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat. Dalam sistem perekonomian Indonesia kebijaksanaan moneter ini dijalankan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yag disebut dengan Bank Indonesia.

Dilihat dari upaya yang ditempuh kebijaksanan moneter dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

1.         Kebijaksanaan moneter kuntitatif

Sesuai dengan nama jenis kebijaksanaan moneter ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijakasanaan ini umumnya dijalankan dengan tiga cara yaitu :

1)        Melakukan operasi pasar terbuka

Yakni dengan memperjual-belikan surat-surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia, dengan harapan uang yang beredar akan menjadi lebih banyak atau lebih sedikit sesuai yang diperlukan dala kegiatan perekonomian Indonesia.

2)        Merubah tingkat suku bunga diskonto

Tingkat bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang berlaku dalam transaksi moneter antara Bank Indonesia dengan bank umum. Proses cara ini adalah dengan asumsi yang sama bahwa agar uang yang beredar di Indonesia tidak terlalu banyak, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga diskonto.

3)        Merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum.

2.         Kebijaksanaan moneter kulaitatif

Kebijaksanaan kualitatif adalah dengan cara menghimmbau dan mengatur pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya guna manjemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Kebijaksanaan fiskal

Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah keadaan yang lebih baik dengan cara mengatur kombinasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah, biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.

Pajak dapat dibagi dalam :

1)      Pajak Regresif

Pajak yang besar kecilnya nilai harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besar pendapatan wajib pajak.

2)      Pajak Sebanding

Pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.

3)      Pajak Progresif

Pajak yang besar kecilnya ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Pajak adalah Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial, sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam hal menekan pengeluaran, alat untuk lebih meratakan hasil distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dengan pajak progresif dapat dilakukan upaya untuk mempersempit tingkat kesenjangan antara golongan ekonomi lemah dan kuat.

Kebijaksanaan fiskal dan moneter di sektor luar negeri

1.       Kebijaksanaan menekan pengeluaran

Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara-cara yang ditempuh adalah:

1)        Menaikkan pajak pendapatan.

2)        Mengurangi pengeluaran pemerintah.

Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut, kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu, perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut.

2.       Kebijaksanaan memindah pengeluaran

Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.

Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.

Secara paksa dapat ditempuh dengan cara :

1)        Mengenakan  tarif atau quota.

2)        Mengawasi pemakaian valuta asing.

Sedangkan kebijaksanaan memindah pengeluaran yang dilakukan dengan  rangsangan ditempuh dengan cara :

1)        Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor.

2)        Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri.

3)        Melakukan Devaluasi Devaluasi adalah Suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf

rif3rahmadi.wordpress.com/2013/03/31/kebijaksanaan-pemerintah/

http://dinafadhillahs.blogspot.com/2013/04/kebijakan-pemerintah.html